Ditulis oleh 7:16 am KALAM

Reorientasi Makna Nasionalisme Indonesia, Pada Era Pembangunan

Salah satu problem yang menjadi kendala tumbuhnya rasa nasionalisme Indonesia adalah akibat pembanguan yang tak merata. Sejumlah gejala kasat mata yang segera dapat dilihat adalah wilayah pinggiran Indonesia yang identik dengan ketertinggalan atau keterbelakangan.

I. Pendahuluan

Menyongsong 1 abad hari kebangkitan nasional Indonesia, ada baiknya bangsa Indonesia melakukan refleksi sejenak tentang makna kebangkitan Nasional Indonesia. Refleksi tersebut merenungkan kembali mengapa masyarakat yang tinggal di kepulauan nusantara menyatakan diri bersatu di bawah simbol Nasionalisme Indonesia.

 Secara sosiologis-historis, Nasionalisme Indonesia memiliki 2 (dua ) makna. Makna pertama yaitu nasionalisme menjadi pemersatu masyarakat pada era penjajahan. Pada era ini, nasionalisme mampu menyatukan masyarakat yang beragam menjadi satu dalam keragaman. Kedua, nasionalisme pada saat ini kembali diminta menjadi energi hidup yang menyatukan segenap perbedaan bangsa untuk bekerja bersama mengisi pembangunan.

Untuk itu, perlu refleksi kembali makna nasionalisme era pembangunan. Tentu saja, makna nasionalisme era pembangunan memiliki tekanan, orientasi dan makna yang berbeda dengan nasionalisme era penjajahan dan revolasi 1945.

II. Generasi Indonesia Awal dan Prestasinya

A. Penjajahan dan Nasionalisme

Salah satu prestasi terbaik generasi awal Indonesia adalah membangun nasionalisme Indonesia. Buktinya? Penjajahan yang sudah berlangsung sekian ratus tahun di bumi Indonesia, berhasil mereka usir dan harus angkat kaki dari bumi Indonesia. Mengapa rasa nasionalisme mereka bangkit? Jawabannya kompleks. Tetapi dari sekian banyak jawaban, yang paling menonjol adalah penjajahan. Penjajahan menjadi persoalan sentral atau variable utama penyebab lahirnya nasionalisme Indonesia. Penjajahan, berhasil menciptakan musuh bersama, diantara masyarakat Indonesia yang plural; agama, suku, bahasa dan ras. Mereka bersatu karena merasa senasib dan sepenanggungan. Sementara itu, perbedaan sebagai sifat alamiah suatu bangsa, berhasil dinomor-duakan. Pokok pikiran yang pertama dan utama para pejuang kemerdekaan adalah mengusir penjajahan. Fakta sejarah membuktikan bahwa penjajahan adalah sebagai biang kerok kemiskinan, ketertindasan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia. Karena itu, ketertindasan, kemiskinan dan keterbelakangan akibat penjajahan menyebabkan tumbuhnya kesadaran bersama dan mengeleminasi perbedaan bangsa. Dalam jiwa bangsa Indonesia pada saat itu, hanya ada satu kata “lawan penjajahan sampai titik darah penghabisan”. Dan itu bukan jargon tetapi telah dibuktikan oleh para pendahulu kita sejak Diponegoro, Teukur Umar dan Cut Nyadin, Arek-arek Soerobjo, sampai dengan Soedirman, sang pemuda kampung yang shaleh tetapi jago dalam perang gerilya.

Generasi awal Indonesia dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya berhasil melahirkan nasionalisme Indonesia. Secara historis, nasionalisme Indonesia, sebagaimana lazimnya di negara-negara di Asia dan Afrika, lahir karena penjajahan. Sementara itu, di benua Eropa, diyakini oleh banyak ahli sejarah, nasionalisme lahir akibat dari perubahan sosial yakni pergeseran dari masyarakat agriculture menuju masyarakat Industri. Singkat kata, nasionalisme Eropa yang lahir bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme. Hal ini disinyalir oleh banyak pihak menjadikan nasionalisme Eropa bergerak dalam posisi salah arah, celakanya secara berjama’ah. Mengapa salah? Bagian dunia mana yang tidak dianeksasi oleh Eropa Barat ; Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, dan kawan seiringnya. Bukankah Portugis, Spanyol, Belanda dan konco-konconya sampai di kepulauan Indonesia tidak ada tujuan lain kecuali untuk mencari bahan baku alam dan rempah-rempah sebagai komodoti perdagangan dunia yang superior saat itu? Apa hak mereka bergentayangan sampai ke Asia, Afrika dan tempat lain, mengeksploitasi sumber daya alam dan menindas masyarakat lokal? Begitulah kalimat yang selalu dikobarkan HOS Tjokroaminoto untuk membakar semangat kebangkitan masyarkat inlander waktu itu agar sadar hak-hak hidupnya dan tanah air miliknya. Singkat kata, nasionalisme Eropa yang kemasukan ruh kapitalis akhirnya mendorong mereka menjadi insan paling rakus dimuka bumi, terutama dengan sumber daya alam. Ruh nasionalisme Eropa adalah kapitalisme. Bahkan sejumlah pakar sejarah mengatakan bahwa Perang Dunia I dan II pada esensinya adalah perang perebutan sumber daya alam yang dibungkus dengan idealisme ideologi, tetapi ruhnya adalah kapitalisme. Sifat kapitalisme adalah rakus dan tak sadar akan kemanusiaan. Fenomena ini di baca dengan sangat baik oleh Karl Marx tertuang dalam karyanya yang kesohor, Das Kapital. Apa katanya? Hukum gerak perekonomian yang didasarkan pada modal, uang, upah, produksi dan profit akan mengeksploitasi sumberdaya alam dan kemanusiaan secara besar-besaran atas nama keuntungan. Demikianlah Marx menelanjangi perekonomi kapitalis Eropa saat itu. Lebih jauh, Marx mengatakan bahwa kepitalisme yang rakus akan saling berebut dan bertengkar diantara mereka sendiri. Kapitalisme sebagai watak sosial sedang menuju lonceng kematian dan sekarang sedang menggali kuburannya, demikian analisis ekonomi politik Marx.

Bagaimana dengan nasionalisme Indonesia? Nasionalisme Indonesia lahir berbasis pada: 1. “Human dignity” yakni menjunjung tinggi kemanusiaan atau humanisme. Perjuangan dan cita-cita menegakkan hak-hak asasi manusia; yang merdeka, berdaulat atau otonom yang bermartabat adalah bagian integral dari ruh nasionalisme Indonesia. 2. Cita-cita bermasyarakat yang ideal atau imagined society yakni mengimajinasikan masyarakat yang hidup bersama dalam keteraturan dan keseteraan. Dua modal inilah yang menjadi energy hidup nasionalisme Indonesia saat itu.

B. Formulasi Nasionalisme Era Pembangunan

Pertanyaan yang muncul saat ini adalah apakah cita-cita nasionalisme yang digaungkan 100 tahun silam sudah mencapai cita-citanya? Sulit menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi sejumlah upaya telah diusahakan walaupun hasilnya jauh dari harapan. Berikut ini beberapa catatan sebagai outo-critics terhadap nasionalisme Indonesia.

1. Warisan masa lalu

Para sosiolog dan antropolog ahli Indonesia sepakat bahwa Indonesia modern mewarisi kultur kerajaan. Sejumlah studi para akademisi mengatakan bahwa inti dari kultur kerajaan adalah masyarakat Atas atau wong gede dan masyarakat Bawah atau cilik. Fenomena ini ditulis sangat baik oleh Donald K. Emmerson dibawah judul, Patron-Client. Patron adalah wong gede dan client adalah wong cilik atau widah, demikian kata Kuntowijoyo, mengomentari terhadap temuan Emmerson. Indonesia saat ini memang manganut modern state, sejumlah persyaratan formal terpenuhi; Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Rekruitmen dan seleksi penyelenggara negara/pimpinan dilakukan dengan pemilu. Tetapi dalam banyak hal, kebudayaan yang berkembang dalam birokrasi pemerintahan adalah patron-client atau budaya atas – bawah dan upeti. Atas adalah wong gede dan bawah wong cilik. Tugas wong gede adalah mengayomi atau melindungi. Sementara wong cilik bertugas melayani wong gede. Jangan kaget, ketika masuk dalam kantor pemerintah, tak jarang dalam birokrasi pemerintah yang riil berjalan bukan aturan main atau kesetiaan pada institusi. Birokrasi model ini, kesetiaan pegawai terletak pada individu atasan. Walaupun budaya ini sudah sering dikritik dan berusaha dieleminasi, tetapi tetap saja belum bisa hilang sama sekali. Jika budaya ini tak segera dibersihkan, akan berhadapan negatif dengan cita-cita membangun birokrasi yang bersih dan rasional. Dengan kata lain, clean government sebagai cita-cita bersama belum dapat terwujud dengan baik terhalang budaya patron-client. Lebih dari itu, para pakar sosiologi mensinyalir bahwa tumbuhnya korupsi yang marak di birokrasi negara adalah masih kuatnya budaya upeti sebagai bagian dari patron-client. Upeti bukanlah korupsi dalam definisi budaya patron-client, tetapi ucapan terima kasih kepada atasan yang telah melindungi bawahannya.

2. Interest Kelompok dalam Kehidupan Sosial-Politik

Dilihat dari sisi politik dan pemerintahan, cita-cita masyarakat adil makmur masih jauh dari harapan. Kata-kata adil makmur sangat indah diucapkan dalam pidato-pidato atau sebatas jargon yang jauh dari harapan. Partai politik sebagai kekuatan utama demokrasi dan pengontrol jalannya pemerintahan masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki. Tak heran jika produk demokrasi saat ini adalah pimpinan yang mementingkan kelompok/partainya bukan negarawan yang siap menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti halnya negarawan sekelas: Soekarno, Hatta, Natsir, Abikusno Tjokrosuyoso, Syafrudin Prawiranegara.

3. Budaya Global

Globalisasi adalah istilah yang sangat trendy pada akhir-akhir ini. Globalisasi adalah istilah sosiologi yang mengandung pengertian bahwa bumi yang kita tempati terasa sempit. Apa buktinya? Dengan teknologi informasi, hampir seluruh penjuru dunia sampai sudut yang paling jauh dimuka bumi dapat dijangkau oleh teknologi ini. Satu peristiwa di belahan bumi yang berbeda dalam waktu yang sama dapat dilihat oleh penduduk di belahan bumi lainnya. Apa implikasinya? Tidak ada masyarakat yang tertutup atau menutup diri dari dunia luar. Budaya global dapat memasuki setiap sudut kehidupan masyarakat tak terkecuali sampai pada sudut kamar terkecil di sebuah keluarga. Anak-anak muda sekarang sangat fashion dalam berpakaian. Ruang publik bergeser dari cakruk atau gardu ronda pedesaan ke mal, yang memancing konsumerisme dalam banyak hal; pakaian, kendaraan, kuliner (Mc.Donald, Kentucky Fried Chiken). Perlu dicatat bahwa ciri utama globalisasi adalah maraknya teknologi informasi dan komunikasi serta menipisnya batas-batas negara. Dari sudut pandang ini, kita akan kesulitan melihat bentuk ideal nasionalisme Indonesia.

4. Pembangunan Tak Merata

Salah satu problem yang menjadi kendala tumbuhnya rasa nasionalisme Indonesia adalah akibat pembanguan yang tak merata. Sejumlah gejala kasat mata yang segera dapat dilihat adalah wilayah pinggiran Indonesia yang identik dengan ketertinggalan atau keterbelakangan. Sejumlah wilayah Indonesia perbatasan, masyarakatnya masih sangat memprihatinkan; infra struktur; jalan raya, listrik dan perumahan rakyat sangat tidak memadai. Kondisi ini sangat kontras dengan infra-struktur di Jawa, khususnya kota-kota besar yang serba wah. Pada aspek pendidikan dan kesehatan jauh lebih memprihatikan lagi. Jumlah sarana – prasarana pendidikan dan kesehatan sangat tak memadai. Dalam kondisi tersebut sangat tidak etis jika kita bicara imagined society dan menuntut nasionlisme yang serba ideal kepada masyarakat yang tak beruntung seperti di atas.

5. Efek Samping Pembangunan

Pada akhir-akhir ini kita melihat gejala kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok kecil ummat beragama. Mereka tidak puas terhadap produk-produk pembangunan yang tidak menambah ketaqwaan kepada Tuhan YME. Mereka justru melihat pemerintah dan program-program pembangunan senafas dan seiring dengan sekularisme yakni tidak menjadikan agama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan bahkan terkesan agama terpinggirkan dalam era pembangunan. Dalam banyak hal, pemerintah seperti melakukan pembiaran terhadap penyimpangan terhadap ideologi Pancasila; pornografi dan porno-aksi masih merebak di mana-mana, korupsi terjadi diseluruh lini dan level pemerintaha. Hal-hal inilah yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

C. Kemungkinan Solusi

Mendasarkan diri pada sejumlah masalah di atas, maka kata-kata kuncinya adalah: 1. Membangun komitmen mengimplementasikan UUD 1945 secara murni dan konsewen. 2 Menjaga Keutuhan NKRI dan 3. Merawat kebhinneka bangsa Indonesia.

Komitmen tersebut adalah kelanjutan dari bentuk nasionalisme post kemerdekaan. Komitmen tersebut harus menjadi kesadaran bersama; yakni jadikan masalah-masalah di atas sebagai amanat dari rakyat Indonesia yang harus di selesaikan. Hal tersebut perlu diingatkan dan didesimenasikan secara terus menerus kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Namun demikian secara lebih kongkrit, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Rekruitmen dan seleksi penyelenggara negara harus sesuai standar dan tak bisa di tawar. Harapannya adalah agar rekruitment dan seleksi penyelenggara negara menghasilkan pimpinan yang valid. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan di atas. Toleransi terhadap penyimpangan berarti pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat.
  2. Pimpinan dan penyelengara negara harus dikontrol. Hal ini artinya pimpinan dan penyelenggara negara harus didukung sepanjang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Sebaliknya, pimpinan dan pengelenggara harus dievaluasi jika keluar dari jalur yang benar. Implementasi penyelenggaraan negara harus tetap dijaga agar tetap berada di jalan yang lurus.
  3. Perlu penyadaran kepada masyarakat agar mereka sub-mit yakni bersedia untuk diatur atau diorganisasikan agar pemeritahan berjalan efektif dan efisien.
  4. Nasionalisme memiliki hubungan erat dengan perasaan bangga dengan tanah air dan negaranya. Ada pertanyaan yang mesti di jawab bersama. Adakah produk teknologi, sistem politik dan perekonomian Indonesia yang komparatif bahkan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju? Silahkan ajukan pertanyaan tersebut pada rumput yang bergoyang, kata Ebiet.

III. Kesimpulan

1.    Peringatan hari kebangkitan nasional adalah momentum yang baik untuk memaknai kembali nasionalisme Indonesia pada era pembangunan. Para pendahulu kita telah berhasil membangun nasionalisme dan mengantarkan kita gerbang kemerdekaan.

2.    Pada era pembangunan, makna nasionalisme mesti diformulasi ulang. Paling tidak, formulasi tersebut merujuk pada masalah-masalah yang dihadapi dan meminta segera diselesaikan; 1. Secara geografis, banyak wilayah Indonesia yang tertinggal dalam pembangunan, terutama daerah pedalaman dan perbatasan. 2. Hasil-hasil pembangunan yang belum merata; munculnya istilah ekonomi dan pendidikan; kelas atas dan bawah, kelompok terdidik dan tak terdidik. Hal itu mengindikasikan masih ada jurang yang menganga cukup lebar antara mereka yang menikmati pembangunan dan mereka yang belum menikmati pembangunan. 3. Eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali, termasuk menjaga lingkungan agar tetap layak huni menjadi masalah tersendiri.

3.    Untuk itu perlu membangun komitmen bersama para komponen bangsa untuk tetap mengemban amanat rakyat tersebut dengan berpegang teguh dan setia pada: konstitusi dan tetap merawat kebhinekaan Indonesia.

Referensi:

Donald K. Emmerson, 1975, Order of Meaning: Understanding Political Change, in a Fishing Community in Indonesia, dalam Benedic O Germen Andersson, Audrey Kahin, Ed., Interpretating Indonesian Politics, thirteen Contributions to the debate, Equinox Publishing, Jakarta-Kualalumpur.

 Karl Marx, 1844, Pariser Manuskripte , Dover Books on Western Phylosopi, Parish. hal. 223.

Margaret, “Pengaruh Adam Smith pada Teori Alienasi Marx“, Sains & Masyarakat Vol. 47, No. 2 (Musim Panas, 1983), hlm. 129-151, S&S Quarterly, Inc.

Tedman, Gary. (2004) “Manuskrip Marx tahun 1844 sebagai sebuah karya seni: Sebuah interpretasi ulang yang hiperteksual.” Memikirkan kembali Marxisme 16.4: 427-441.

O Leary Brendan, “On the Nature of Nationalism: An Appraisal of Ernest Gellner’s Writings on Nationalism”. British Journal of Political Science. 27 (2): 191-222. doi:10.1017/S0007123497000112.

(Visited 84 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 20 Mei 2020
Close