Rohingya dan Rekor Aceh di Masa Pandemi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Bagi Pemerintah Aceh, tidak mungkin menolak kehadiran mereka. Dari segi sosiologis pun, orang Aceh dengan etnik Rohingya, memiliki kesamaan ikatan emusional sebagai sesama muslim.

Aceh menjadi trending topik di media sosial (Twitter), pasca sebagian masyarakatnya di Aceh Utara nekat menampung para pengungsi (manusia perahu/boat people) asal Rohingya dimasa pandemi ini yang kembali terdampar di Aceh (Kamis, 25/6/2020). Sudah jamak diketahui, bahwa etnik minoritas di Myanmar ini, merupakan potret etnik tertindas yang terusir dari negerinya sendiri.

Sejarah mencatat sisi kelam kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) yang dialami etnik ini. Rekam jejak jenis kejahatan yang dialami mereka dapat ditelusuri dari berbagai media cetak, televisi, media sosial. Atau laporan resmi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional bahkan PBB.

Jumlah mereka yang terdampar kali ini berkisar 94 jiwa. Tergolong kecil, mengingat Aceh pernah menampung ± 1.300 Jiwa pada tahun 2015 silam. Akumulasi dari pengungsi yang terdampar di Aceh Utara berjumlah ± 600 jiwa, ditambah dengan pengungsi yang ditampung di Kuala Langsa, Kota Langsa berjumlah ± 700 jiwa.

Keberadaaan para pengungsi ini, telah mengembalikan ingatan publik Aceh pada peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya. Seperti pada tahun 2009, pengungsi Rohingya juga terdampar secara serempak di tiga lokasi sekaligus. Ada yang terdampar di wilayah Idi Rayeuk-Aceh Timur, Kota Sabang, dan Nagan Raya. Total jumlah mereka pada saat itu mencapai ± 443 jiwa. Pada tahun 2013, mereka juga pernah terdampar di perairan Lhokseumawe, jumlahnya mencapai ± 130 jiwa.

terdapat persoalan kemanusiaan mendasar yang sedang dialami para pengungsi ini.

Tak terperi rasanya menimang kondisi manusia perahu yang cukup memprihatinkan tersebut. Bahkan Masyarakat Gampong Lancok, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara, seakan hilang ingatan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda, hingga tidak menyurutkan tekad mereka untuk menolong para pengungsi tersebut. Sulit bagi masyarakat untuk membayangkan derita yang dialami manusia perahu itu. Belum lagi perjuangan meraka yang harus terkatung-katung di laut selama berbulan-bulan lamanya.

Mengapa tragedi kemanusiaan seperti ini bisa terjadi?. Seakan ada alasan yang cukup kuat yang melatarbelakangi fenomena tersebut kerap muncul. Berdasarkan amatan yang pernah dilakukan, serta pendalaman pada kajian- yang pernah dilakukan. Terungkap bahwa, terdapat persoalan kemanusiaan mendasar yang sedang dialami para pengungsi ini.

Bagi etnik Rohingya yang bermukim di Arakan, Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Persoalan yang dihadapi mutlak berspektif politik. Pangkalnya adalah sejak Myanmar merdeka tahun 1948, etnik Rohingya tidak termasuk suku bangsa yang diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Etnik ini dianggap sebagai ‘orang-orang Benggali’ demikian penuturan Pemimpin Myanmar Jenderal Thein Shein suatu ketika. Maka tak heran, karena alasan itu pula etnik Rohingya ini secara otomatis tidak memperoleh kewarganegaraan (stateless) hingga akses terhadap fasilitas-fasilitas publik khususnya pendidikan, kesehatan maupun sandang-pangan mustahil dapat mereka peroleh.

Konon situasi demikian sudah berlangsung lama, sebelum benar-benar menjadi tragedi terburuk bagi etnik ini di tahun 2013 silam. Ketika itu, telah terjadi pembersihan etnik (ethnic cleansing) sebagaimana laporan resmi yang diterbitkan oleh NGO HAM Dunia seperti HRW, Amnesty Internasional, bahkan oleh Tim Pencari Fakta bentukan PBB yang dipimpin Marzuki Darusman (Indonesia) dalam rilis laporannya tahun 2017 lalu. Kesemuanya memastikan bahwa benar telah terjadi pembersihan etnik di Arakan, Negara Bagian Rakhine, yang awalnya dimotori oleh pemuka dan pengikut berhaluan garis keras salah satu agama mayoritas di negara tersebut. Kondisi demikian, pada akhirnya mendorong etnik ini meninggalkan tanah airnya.

Menyikapi situasi tersebut, sepantasnya Pemerintah RI dapat memainkan peran strategisnya, guna menanggulangi bencana kemanusiaan ini. Pada tahap awal, langkah yang bisa dilakukan ialah dengan memfasilitasi serta memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada, guna menampung keberadaan pengungsi tersebut. Hal ini sesuai prinsip non-refoulement, yakni sebuah prinsip yang populer dalam lalu lintas Hukum Internasional khususnya rezim hukum pengungsi (refugee law). Dimana prinsip ini memastikan bagi negara-negara dilarang mengembalikan para pengungsi baik secara individu maupun kelompok ke negara asalnya, yang patut diduga akan mengalami persekusi atau penganiayaan karena faktor perbedaan Ras, Suku, Agama, Kebangsaan atau perbedaan keyakinan politiknya.

Prinsip ‘larangan pemulangan’ ini telah dianut Pemerintah RI di dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya rezim keimigrasian yakni UU No. 6/2011 beserta aturan derivasi dibawahnya. Mengingat bahwa Pemerintah RI belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka norma hukum keimigrasian tersebut menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah RI dalam menangani masalah pengungsi saat ini. Berdasarkan aturan yang tertera di dalam undang-undang tersebut, diterangkan bahwa Pemerintah RI melalui instansi terkait yakni Kementerian Hukum dan HAM, dapat membangun sarana dan prasarana Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai standar operasional prosedur dalam penanganan pengungsi yang sudah berlaku umum di banyak negara.

Pengalaman Pemerintah RI yang tergolong sukses dahulunya tatkala menangani “manusia perahu” asal Vietnam karena perang saudara di era 1980-an bisa dijadikan contoh. Pemerintah RI masa itu, pernah menyediakan Pulau Galang, Kepulauan Riau, guna dijadikan lokasi penampungan (Rudenim) diperuntukkan bagi korban perang Vietnam – Cambodia. Sebelum pada akhirnya dikembalikan ke negara asal setelah kondisi politik kondusif dan prosesnya difasilitasi UNHCR.

yang terpenting adalah itikad baik (good faith) oleh Pemerintah Aceh untuk berbuat atas dasar kemanusiaan.

Pemerintah Aceh juga perlu di dorong guna memainkan perannya dalam penanganan masalah pengungsi yang saban tahun terdampar di perairan Aceh seperti saat ini. Terlepas dari keterbatasan yang menghalangi Pemerintah Aceh untuk dapat memiliki andil besar di sini, seperti ketiadaan perangkat hukum, dana, dan lain-lain. Namun yang terpenting adalah itikad baik (good faith) oleh Pemerintah Aceh untuk berbuat atas dasar kemanusiaan. Toh, secara historis dan sosiologis hal ini mungkin sekali untuk diwujudkan, sebagaimana yang telah ditunjukkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Sedikit menelisik kebelakang, bahwa faktanya MoU Helsinki telah membuka mata hati Pemerintah RI untuk terdorong meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR) 1966 ke dalam UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005. Di dalamnya turut diatur hak-hak para pencari suaka politik (asylum seekers).

Pengalaman di awal terdamparnya pengungsi Rohingya ini menunjukkan bahwa mereka merupakan pelarian politik. Bagi Pemerintah Aceh, tidak mungkin menolak kehadiran mereka. Dari segi sosiologis pun, orang Aceh dengan etnik Rohingya, memiliki kesamaan ikatan emusional sebagai sesama muslim. Belum lagi dengan melihat jenis tipikal konflik yang memiliki kesamaan yakni konflik vertikal, dimana Aceh memiliki pengalaman dalam model penyelesaiannya.

Konkritnya, sebagai solusi jangka pendek Pemerintah Aceh dapat berinisiatif untuk mengusahakan dan menyediakan lahan yang memadai bagi pembangunan Rudenim di Aceh. Sehubungan masalah lahan sering sekali menjadi dalih Pemerintah RI untuk tidak menambah Rudenim. Padahal harus diingat bahwa, kasus terdamparnya manusia perahu sebagaimana yang kita alami kembali sekarang ini, akan terus berulang di masa-masa yang akan datang. Mengapa?. Oleh karena, tragedi yang dialami Rohingya merupakan masalah kawasan, dan pangkal persoalannya adalah ketika etnik Rohingya di Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan itu, tidak kunjung didorong penyelesaiannya oleh organisasi internasional seperti ASEAN, maka tidak ada keadilan bagi etnik tersebut.

Selanjutnya sebagai solusi jangka panjang, ialah dengan mengadvokasi status etnik Rohingya hingga memiliki kewarganegaraan secara simultan dan berkelanjutan. Ini kewajiban dari negara Myanmar selalu rumah asli mereka. Jangan sampai Myanmar berlepas tangan dan terus menerus mem-persekusi minoritas rakyat-nya sendiri hanya karena perbedaan agama dan etnis.

Untuk itu, perlu peran aktif dari ASEAN dan juga PBB untuk melakukan tekanan-tekanan politik dan hukum internasional kepada Myanmar. Termasuk, menuntut peran lebih aktif dari PBB melalui Komisi Tinggi Pengungsi Internasional (UNHCR). Komisi ini pelaksana mandat dari Konvensi Pengungsi 1951, yang turut menegaskan bahwa mereka sebagai lembaga yang ditunjuk oleh segenap negara pihak (parties) dalam konvensi untuk mengawasi pelaksanaan isi dari konvensi tersebut. Berikut pula tanggungjawabnya untuk mensponsori dan mencari negara ketiga yang bisa dijadikan negara tujuan oleh para pengungsi sebagai “tanah air” baru mereka.

Namun, sekali lagi, tanggungjawab utama ada pada Myanmar. Myanmar wajib menerima etnis Rohingya kembali ke rumah semula di Arakan/ Rakhine. Dan, berikan mereka kewarganegaraan. Hentikan kekerasan dan buang jauh-jauh segala bentuk diskriminasi. Jangan sampai negara dengan rezim fascist ini malah semakin nyaman ketika warga-warga minoritasnya satu demi satu mencari negara lain. Sehingga etnis mayoritas-nya bisa leluasa meng- hegemoni kehidupan negeri.

M. Heikal Daudy, SH. MH.

M. Heikal Daudy, SH. MH.

Staf Pengajar dan Wakil Dekan II FH Universitas Muhammadiyah Aceh. Fungsionaris Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) Aceh

Terbaru

Ikuti