20.3 C
Yogyakarta
22 November 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

Siapakah yang Harus Mendapat Vaksin COVID-19 Terlebih Dahulu?

Pada saat vaksin yang efektif untuk COVID-19 dikembangkan, kesediaan atau pasokannya dapat dipastikan akan terbatas hingga waktu tertentu. Banyak pertanyaan yang telah bergulir yang ditujukan pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemimpin-pemimpin dunia, dan para produsen vaksin tentang bagaimana mengalokasikan atau membagikan vaksin tersebut pada seluruh penjuru dunia. Jawaban dari mereka tentunya adalah “adil dan merata”. Namun demikian, seperti apakah sebenarnya “adil dan merata” yang dimaksudkan di sini?

Dalam dilema ini, sembilan belas ahli kesehatan dari seluruh dunia mengusulkan suatu tiga fase rencana baru guna mendistribusi vaksin. Rencana yang disebut sebagai Fair Priority Model atau Model Prioritas Adil dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kematian dini dan segala bentuk konsekuensi kesehatan yang tidak dapat diubah lainnya akibat dari COVID-19. Penulisan makalah tersebut dipimpin oleh Ezekiel J. Emanuel, MD, Ph.D, wakil rektor untuk Inisiatif Global dan ketua Etika Medis dan Kebijakan Kesehatan di Perelman School of Medicine di University of Pennsylvania.

Meskipun terdapat sedikit kemajuan untuk menggambarkan suatu rancangan untuk distribusi global vaksin COVID-19, telah terdapat dua proposal yang telah keluar. Pertama bahwa petugas kesehatan dan populasi berisiko tinggi, seperti orang yang berusia di atas 65 tahun, harus diberikan vaksin ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk proposal yang kedua, yang diusulkan oleh WHO, adalah bahwa negara-negara diberikan dosis yang proporsional dengan populasi negara tersebut.

Bila dilihat dari sudut pandang etika, menurut Emanuel dan kolaboratornya, “sangatlah cacat”.

Emanuel mengatakan bahwa memang ide untuk mendistribusikan vaksin dengan melihat pada populasi merupakan suatu strategi yang adil. Namun demikian, faktanya yang biasa terjadi adalah vaksin didistribusikan pada wilayah dengan kasus dan penderita terbanyak. Dalam kasus COVID-19 ini, menurut Emanuel, vaksin seharusnya diberikan pada wilayah yang menderita kematian dini yang seharusnya dapat dicegah dengan menggunakan vaksin.

Dalam proposal yang dibuat, para penulis menekankan pada tiga nilai fundamental yang harus dipertimbangkan saat mendistribusikan vaksin COVID-19 pada negara-negara di seluruh dunia. Yang pertama adalah menguntungkan masyarakat, mengurangi kerugian serta bahaya. Kedua memprioritaskan pada mereka yang kurang mampu, dan yang ketiga adalah memberikan perhatian moral yang setara pada semua individu.

Fair Priority Model menitikberatkan pada ketiga hal tersebut dan mefokuskan pada mitigasi tiga jenis bahaya yang disebabkan oleh COVID-19, yakni kematian dan kerusakan organ permanen, konsekuensi kesehatan secara tidak langsung, seperti stress serta terbebaninya sistem perawatan kesehatan, dan kerusakan ekonomi.

Dari dimensi-dimensi tersebut, menurut para penulis, hal yang dianggap penting dan mendesak adalah mencegah kematian, khususnya kematian dini, dan merupakan fokus dari Fase 1 dari Fair Priority Model. Kematian dini akibat COVID-19 dinilai dan ditentukan dari seluruh negara dunia dengan menghitung “perkiraan kematian tahunan,” suatu metrik kesehatan global yang umumnya digunakan.

Selanjutnya pada Fase 2, para penulis mengusulkan dua metrik yang menangkap peningkatan ekonomi secara keseluruhan serta sejauh mana masyarakat negara akan terhindar dari kemiskinan. Dan pada Fase 3, negara-negara dengan tingkat penularan yang lebih tinggi pada awalnya akan mendapat prioritas. Akan tetapi semua negara pada akhirnya juga harus menerima vaksin yang cukup untuk menghentikan penularan virus corona, yang diproyeksikan oleh para penulis untuk mengharuskan 60 hingga 70 persen dari populasi negara tersebut kebal terhadap virus.

Sedangkan untuk rencana yang dibuat oleh WHO, secara kontras, memulai dengan memberikan vaksin pada 3% populasi dari setiap Negara. Kemudian dilanjutkan dengan alokasi yang proposional untuk populasi negara hingga mencapai jumlah 20% dari jumlah masyarakat negara tersebut. Hal ini, menurut Emanuel dan penulis lainya, mungkin secara politis dapat dipertahankan.

Namun mereka menganggap terdapat kekeliruan dengan menganggap bahwa kesetaraan artinya membutuhkan perlakuan yang sama terhadap negara-negara yang berbeda, ketimbang melayani secara adil kebutuhan mereka yang berbeda. Hal ini karena pada kenyataannya, negara-negara dengan jumlah penduduk yang hampir sama menghadapi tingkat kematian dan kehancuran ekonomi yang sangat berbeda oleh karena pandemi ini.

Para penulis juga menyatakan keberatan terhadap rencana yang memprioritaskan negara dengan dasar jumlah perawat kesehatan di garis depan, dan jumlah orang dengan penyakit penyerta di setiap negara. Para penulis berkata bahwa para perawatan kesehatan yang mengimunisasi warga, yang telah memiliki akses ke alat pelindung diri (APD) serta memiliki metode pencegahan penyakit menular lanjutan lainnya, kemungkinan besar tidak akan secara substansial mengurangi bahaya di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Begitu juga dengan memfokuskan vaksinasi pada negara dengan populasi orang yang sudah tua lebih banyak tidaklah berarti akan mengurangi penyebaran virus atau meminimalkan kematian akibat virus. Lebih jauh lagi negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki lebih sedikit penduduk tua dan perawatan kesehatan per kapita daripada negara dengan berpenghasilan tinggi.

Emanuel berkata bahwa usulan dari WHO akan mengarah pada pemberian vaksin pada negara-negara yang kaya, yang tentunya jauh dari tujuan untuk mendistribusikan secara adil dan merata. Dirinya dan penulis lainnya menyimpulkan bahwa Fair Priority Model merupakan model terbaik yang mewujudkan nilai-nilai etika dalam membatasi bahaya, memberi manfaat bagi mereka yang kurang mampu, dan mengakui pentingnya perhatian yang sama bagi semua orang.

Namun Emanuel mengatakan bahwa dipakai tidaknya model ini tergantung pada para pemimpin politik dunia, WHO, serta para produsen dari vaksin. Para pengambil keputusan sedang mencari kerangka kerja untuk memastikan bahwa setiap orang di seluruh dunia dapat divaksinasi, sehingga pandemi virus corona dapat dihentikan penyebarannya. (njd/sciencedaily)

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA