Ditulis oleh 1:51 am KALAM

Strategi Pendidikan Penguatan Perangai Indonesia

Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si


Pendahuluan

Keadaan sehari-hari tampak kacau dan jauh dari rasa aman, ketertiban, keteraturan dan kedisiplinan. Masing-masing memanifestasikan keegoisannya dan tidak peduli satu sama lainnya. Ternyata mereka yang dikategorikan sebagai kaum terpelajar sama saja dengan masyarakat awam, juga tidak mau peduli, egois, serta jauh dari sikap yang menunjukkan berdisiplin. Kondisi ini juga merambah instansi-instansi pemerintah yang juga menunjukkan ketidakteraturan, ketidaktertiban, dan ketidakdisiplinan. Banyak di antara karyawan di waktu jam kerja yang ngobrol, baca koran, baca media sosial, dan jalan-jalan pada pusat perbelanjaan. Sementara warga masyarakat memerlukan penyelesaian perizinan bagi pengembangan usahanya. Masyarakat lebih memilih untuk mengabaikan peraturan-peraturan dan tidak memiliki nurani sedikitpun tentang melanggar peraturan-peraturan. Ketidaktertiban, tidak adanya upaya penegakan hukum, dan seringnya penyelesaian masalah secara reaktif dan dengan kekerasan sehingga sering bertindak represif, enggan menghargai orang lain dan tidak mampu berkoordinasi.

Masyarakat yang tidak punya jaringan horizontal, yang dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi, tidak mungkin memperoleh kemanfaatan sosial ekonomi. Kemudian akan muncul suatu ketimpangan sosial ekonomi dan ini akan menyulitkan untuk dapat menjadi masyarakat yang kompetitif. Masyarakat dalam lembaga-lembaga publik, masih jauh dari kedisiplinan dan ketertiban. Ketidaktertiban itu melekat pada masyarakat sehingga kebudayaan masyarakat begitu longgar. Terlalu banyak memberikan kemudahan kepada individu untuk mengubah aturan-aturan sesuai dengan keperluannya sehingga mendorong munculnya sikap seenaknya sendiri, tidak menepati janji, tidak mau bertanggung jawab, dan tidak disiplin. Masyarakat petani tetap berada dalam kemiskinan. Para pengusaha juga dihadapkan pada aturan-aturan birokrasi yang semakin membebani keuangan mereka. Di sana-sini muncul kelompok sipil yang hanya mementingkan kepentingan kelompok dengan mengatasnamakan masyarakat. Sejumlah faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi memberikan kontribusi kepada perilaku yang buruk tersebut. Kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tajam dalam masyarakat sekarang ini, akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ikatan sosial yang kuat antara seseorang dengan kelompok etnis dan kerabatnya, juga ikut mendorong pada ketidakpedulian terhadap kelompok lain.

Adat istiadat dan budaya masyarakat di beberapa daerah mengalami cukup banyak perubahan yang signifikan sehingga merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan ini terwujud dalam bentuk maraknya tuntutan masyarakat tentang hak atas kepemilikan tanah di berbagai perkebunan meskipun tidak mempunyai bukti hukum yang sah atas kepemilikan. Reformasi diartikan sebagai suatu kebebasan sehingga mengubah perilaku dan sikap yang memaksakan kehendak baik secara damai maupun arogan. Reformasi cukup banyak menelan korban dan menimbulkan penderitaan bagi rakyat karena munculnya berbagai keresahan sosial dan cenderung menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal. Maraknya pencurian dan penjarahan di daerah mengakibatkan faktor keamanan menjadi terganggu.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memaparkan bahwa indeks Ketahanan Nasional Indonesia telah mengalami penurunan tahun 2014-2015 pada gatra ideologi. Tahun 2014 indeks gatra ideologi berada pada kisaran 2,30 menjadi 2,23 pada tahun 2015. Sebanyak 12 Provinsi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2015 telah mengalami pelemahan terkait dengan ketahanan ideologi. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, setidaknya ada 5 provinsi yang berada dalam level cukup tangguh dan 28 Provinsi lainnya berada dalam level kurang Tangguh (International Conference on Nusantara Philosophy, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 1 November 2016).

Satu tahun kemudian sebagaimana yang dilaporkan dalam hasil dari pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang dilakukan oleh labolatorium pengukuran ketahanan nasional, pada tahun 2016 mengalami peningkatan daripada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat, pada tahun 2015 sekitar 2,55 kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 2,60. Namun, posisi ketahanan nasional tahun 2016 tersebut masih dianggap kurang tangguh. Kurang tangguh juga bisa disebut juga warning. Kriteria kurang tangguh tersebut dapat didefinisikan dalam beberapa hal yang meliputi keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia berada pada posisi lemah, mungkin dalam jangka pendek negara Indonesia masih dapat bertahan dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Permasalahan tersebut harus segera ada perbaikan dan penyelesaian, yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional bahkan menyebabkan kekacauan. Setidaknya dalam proses pengukuran tersebut telah memperhatikan indeks dari delapan gatra, yang terdiri dari 108 variabel dan 821 indikator.

Hasil indeks tahun 2016 meskipun mengalami peningkatan, namun tidak semuanya mengalami peningkatan. Setidaknya dari delapan gatra yang ada, tiga di antaranya mengalami penurunan dan lima gatra lainnya mengalami peningkatan. Ketiga gatra yang mengalami penurunan tersebut yakni sumber kekayaan alam, ideologi, serta sosial dan budaya. Dalam pada itu, kelima gatra yang mengalami peningkatan yakni geografi, demografi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Apabila dicermati, dari delapan gatra tersebut, tujuh di antaranya berada pada kisaran dua yang artinya kurang tangguh. Hanya satu yang berada pada kisaran tiga yang dianggap cukup tangguh yakni pada masalah pertahanan dan keamanan.

Proses pengukuran indeks tersebut dengan menggunakan dua pendekatan, yakni data kualitatif yang berasal dari data kebijakan (policy) dan data kuantitatif dari data kinerja. Dari kedua data tersebut kemudian digabungkan sehingga akan menghasilkan indeks komposit yang dapat menunjukkan Ketahanan Nasional Indonesia. Indeks komposit di sini berasal dari kisaran angka satu hingga lima. Dengan demikian indeks 1 menunjukkan ketahanan nasional berada pada posisi yang rawan, indeks 2 menunjukkan kurang tangguh, indeks 3 cukup tangguh, indeks 4 nunjukkan tangguh, dan indeks 5 itu sendiri menunjukkan sangat tangguh.

Bahkan sebagaimana yang disurvei oleh The Fund for Place, yang terkait dengan indeks kerapuhan Indonesia sendiri, data menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-86 dari 178 negara yang ada di dunia. Dalam hal ini Indonesia menyandang predikat sebagai elevated warning, dan suatu saat bisa masuk dalam level high warning. Dinamika kehidupan Negara Indonesia mengalami proses membangsa dan menegara untuk beradaptasi dan bertahan hidup di tengah pergolakan dan dinamika kepentingan negara-negara lain (Sampono, 2015: 2). Gejolak dinamika dari ketiga laporan dan data tersebut di atas, sesungguhnya disinyalir oleh para ahli bahwa dampak yang sangat berpengaruh terhadap penurunan tersebut berasal dari arus globalisasi.

Arus globalisasi yang terjadi saat ini juga seolah-olah membalut suatu negara saling terhubung (interconeted), tanpa batas (borderless), dan saling tergantung (interdependency), antara satu negara dengan negara lainnya di dunia ini. Dinamika globalisasi yang terjadi tersebut sudah masuk ke Indonesia. Sehingga perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi sekaligus (Abdullah, 2006: 77). Dalam perkembangan era globalisasi, negara bangsa harus mengenali dengan baik bagaimana ciri dari negaranya sendiri, agara mengarah pada langkah yang tepat dalam merumuskan kebijakannya (Armawi, 2017: 12).

Bangkitnya Perangai Keindonesiaan

Semasa awal kemerdekaan perangai keindonesiaan menjadi keharusan yang diberlakukan disetiap elemen dan pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan senantiasa membangkitkan perangai keindonesiaan. Karena sudah menjadi suatu dalil jika suatu bangsa telah dihinggapi oleh perasaan dan semangat nasionalisme maka bangsa yang bersangkutan akan berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nasionalisme mengandung empat unsur pokok, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme merupakan integrasi faktor alam, budaya, dan sejarah suatu bangsa yang memberikan corak dan warna pemikiran bangsa yang bersangkutan. Namun, setelah 74 tahun merdeka dan ketika reformasi bergulir semangat tersebut sirna dan lenyap karena dianggap sebagai produk yang tidak lagi riil dalam praktiknya serta tidak bermanfaat. Sejak gerakan reformasi bergulir di tanah air tampaknya mulai terjadi kecenderungan untuk menafikan dan bahkan meninggalkan nilai-nilai Pancasila di tengah arus perubahan yang begitu deras.

Kekurang pedulian terhadap rasa dan semangat keindonesiaan pada era reformasi juga terlihat dari sikap sebagian dari anak bangsa yang cenderung untuk tidak peduli, dan bahkan generasi muda sekarang banyak yang tidak mengenal lagi nilai-nilai keindonesiaan. Dewasa ini untuk melaksanakan nilai keindonesiaan yang ideal mendapat tantangan yang cukup berat di tengah gempuran globalisasi dan semakin modernnya masyarakat Indonesia yang lebih menyukai nilai-nilai materialistik dan hedonistik. Bagi sebagian orang Indonesia, Pancasila itu utopis dan sebuah ideologi yang susah untuk diwujudkan atau sebuah mimpi yang sulit untuk direalisasikan.

Sebaliknya, minimnya teladan dari kalangan atas, yaitu mereka-mereka yang duduk di pemerintahan yang seharusnya dapat mengimplementasikan nilai-nilai, rasa dan semangat keindonesiaan dalam menjalankan penyelenggaraan negara, juga menjadi alasan semakin kurang pedulinya generasi muda terhadap rasa dan semangat keindoesiaan karena dirasakan belum mampu memenuhi tuntutan. Nilai-nilai keindonesiaan seakan-akan hanya hinggap sejenak di otak kemudian sirna untuk dilupakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya satu kata dengan perbuatan dan Pancasila hanya dijadikan konsep yang hanya dihafalkan bukan diamalkan. Oleh karena itu, terlihat bahwa bangsa ini tidak mampu mentransformasikan nilai, rasa dan semangat keindonesiaan yang menjadi perangai atau watak dan karakter dalam kehidupannya.

Dalam pada itu, era reformasi ini bangsa Indonesia kehilangan pedoman dalam berperilaku dan bertindak, akibatnya banyak orang yang mencari ideologi lain. Mereka berperilaku dan bertindak menurut ideologi masing-masing sesuai dengan kepentingan kelompok, etnik, dan agama. Nilai-nilai sopan santun dan solidaritas sosial sekarang ini semakin pudar seiring dengan terjadinya kelumpuhan sosial (social entrophy) di masyarakat. Lemahnya kemampuan bangsa ini dalam mengelola keragaman mengakibatkan terjadinya konflik antaragama, etnik, daerah sampai dengan kerusuhan antarmahasiswa.

Merosotnya akhlak dan moralitas elit bangsa serta “penghianatan” terhadap nilai-nilai keindonesiaan, karena: eksklusivisme kelompok, ketidakpedulian pada kesenjangan pembangunan, merebaknya praktik KKN pada semua cabang kekuasaan, sistem politik yang berbasis pada ikatan etnis serta primordialisme agama yang di galang atas dasar sentimen primordial. Merosotnya akhlak dan moralitas tersebut kian hari semakin tampak sekali terlihat, bahkan para pelaku yang menurunkan nilai-nilai keindonesiaan atau pengkhianat tersebut hanya peduli untuk diri mereka sendiri dan kantong mereka. Contoh-contoh tersebut sangat buruk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tahun 1977 Mochtar Lubis menyampaikan pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki (TIM), pidato tersebut kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Manusia Indonesia. Karena gaya dan sikapnya yang lugas dalam mengupas terutama sifat-sifat negatif orang Indonesia, buku tersebut kemudian menimbulkan pendapat pro dan kontra, selain membangkitkan pemikiran kritis tentang manusia Indonesia. Sifat-sifat manusia Indonesia yang dimaksud ialah hipokritis alias munafik, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, pikirannya, berjiwa feudal, masih percaya takhyul, artistic, watak yang lemah, tidak hemat, dia bukan “economic animal”, lebih suka tidak bekerja keras, kecuali kalau terpaksa, manusia Indonesia kini tukang menggerutu, cepat cemburu dan dengki, manusia Indonesia juga dapat dikatakan manusia sok, dan manusia Indonesia juga manusia tukang tiru (Lubis, 2012). Stereotipe tersebut tentu saja tidak semuanya benar, namun tidak juga seluruhnya salah. Ketika reformasi sedang berkembang, sosok manusia Indonesia seperti dilukiskan di atas lebih kuat lagi aktualitas dan relevansinya. Beberapa penyebabnya ialah pendidikan, sistem, dan struktur politik yang ikut mengentalkan sifat-sifat negatif tersebut. dari kedua sudut pandang tersebut, buku Manusia Indonesia menyajikan bahan dan permulaan kerangka yang berguna untuk membangun kembali manusia Indonesia yang sedang porak-poranda.

Merevitalisasi Nilai-Nilai Keindonesiaan

Saat ini telah memasuki tahun 2019, berarti sudah lebih dari dua dasa warsa berada dalam era reformasi. Muncul suatu pertanyaan, ke arah manakah reformasi ini dibawa? Apa yang disebut reformasi justru sedang menempatkan bangsa ini bukan pada jalur yang benar dalam perjalanan sebagai bangsa. Bangsa ini sedang meninggalkan dan menanggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Perlu direvitalisasi kembali jati diri bangsa dalam konteks kekinian untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Pada masa Bung Karno, jati diri bangsa disebut Kepribadian Indonesia, dan inti jati diri bangsa yaitu Pancasila yang menjadi dasar perangai keIndonesiaan.

Mengapa perlu merevitalisasi kembali nilai-nilai keindonesiaan sebagai inti jati diri bangsa?. Karena bangsa ini cenderung telah melupakannya. Untuk itu bangsa ini perlu mengingatnya kembali dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi perangai keindonesiaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara objektif maupun subjektif. Setelah dua puluh tahunan reformasi bergulir, secara gamblang dan salah kaprah bangsa ini pun berpendapat rasa dan semangat keIndonesiaan telah gagal serta tidak mampu mentransformasikan dan memfungsionalisasikannya dalam mewujudkan perangai, watak dan karakter keindonesiaan.

Kemudian bangsa ini mengarungi samudera berbangsa dan bernegara laksana bahtera kehilangan kemudi, melakukan berbagai eksperimen dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang bukan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan untuk menyebut Pancasila dan keindonesiaan saja sungkan. Para pejabat pun jarang menyinggung-nyinggung nilai-nilai keindonesiaan dalam berbagai pidato-pidato resmi. Perilaku sebagai bangsa telah menafikan jati dirinya sebagai bangsa di dunia ini.

Bangsa Indonesia sepakat, untuk mengatakan betapa arifnya para pendiri bangsa menemukan dan merumuskan nialai-nilai keIndonesiaan dalam konteks yang sangat modern sesuai dengan pengertian sebagai suatu bangsa yang menjadi payung besar yang di dalamnya bangsa ini bersatu. Bangsa Indonesia telah mendengar berulang-ulang bahwa kemajemukan sangat tinggi dari segi suku, agama, ras dan etnis. Indonesia merupakan suatu novum baru di dalam sejarah bangsa-bangsa dunia.

Indonesia sebagai suatu nation state yang tidak diikat oleh kesatuan ras, agama ataupun kesukuan. Namun, Indonesia berdiri dan ada karena di ikat oleh landasan kesamaan nasib dalam perjalanan historis yang dijajah oleh kolonialisme Belanda. Dengan konstruksi yang rapuh semacam itu negara bangsa Indonesia ini mudah sekali terpecah-pecah apabila tidak ada sesuatu yang diakui dan disepakati oleh semua unsur masyarakat yang berhimpun membentuk negara. Unsur perekat itu yaitu semangat keindonesiaan, Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar perangai keindonesiaan.. Oleh karena itu, Pancasila merupakan roh bangsa Indonesia dan menjadi ideologi tertinggi di negeri ini.

Ketika kemerdekaan diproklamasikan, bangsa ini sesungguhnya telah mempunyai modal sosial yaitu perasaan kebangsaan yang ditanamkan dan ditumbuhkan melalui proses panjang yang tidak mudah dalam wujud kebangkitan nasional. Perasaan kebangsaan inilah yang diungkapkan sebagai semangat keindonesiaan oleh Bung Karno. Inilah jati diri bangsa Indonesia dan inilah kepribadian Bangsa Indonesia, ketika setiap anggota keluarga besar bangsa diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam jati diri ini, tidak ada mayoritas atau minoritas, yang ada ialah keluarga besar bangsa Indonesia dengan perangai keindonesiaan.

Rasa dan semangat keindonesiaan sesungguhnya telah menyiapkan semua nilai-nilai yang dibutuhkan sebuah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk ini untuk dapat mempertahankan eksistensinya dalam perjalanan sejarahnya. Bermain-main dengan perangai keindonesiaan, sama halnya dengan membunuh diri sendiri. Bangsa Indonesia semua akan sangat menyesal apabila pada satu saat kelak Indonesia tidak lagi eksis, hanya karena tidak mampu memelihara, merawat, mempertahankan dan memperkembangkan warisan pendiri negara (founding father) yang penuh kearifan dalam mewujudkan perangai, watak, karakter keIndonesiaan.

Penguatan Perangai Keindonesiaan

Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan reformasi yang paling esensial, yaitu pelaksanaan secara konsekuen nilai-nilai hakiki Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka perlu diadakan penguatan perangai keindonesiaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengembangkan nilai-nilai dan perangai keindonesiaan setidaknya bisa ditanamkan melalui keluarga, masyarakat, dan pendidikan yang harus dilandasi kepedulian religius. Keluarga menjadi tempat pembelajaran yang pertama dan utama bagi seorang manusia, di sini lah titik tekannya bahwa manusia yang lahir dan datang ke dunia itu belajarnya pertama kali dari keluarga terutama dari ayah dan ibunya. Manakala keluarga itu rusak maka dapat berakibat buruk bagi anak tersebut, sehingga diperlukan dan ditanamkan nilai-nilai ajaran yang baik dari orang tuanya terhadap anak-anaknya. Masyarakat menjadi suatu kehidupan untuk dapat tumbuh kembang dengan orang lain. Di dalam masyarakat itu pula seorang anak akan mengenal suatu bentuk moral orang lain terhadap perilaku yang baik dan buruk. Kemudian yang terakhir pendidikan, di sini peran pentingnya pendidikan dengan memberikan suatu internalisasi dan stimulus untuk menjadi warga negara yang baik (good citizen).

Merekonstruksi budaya politik dengan menguatkan pilar-pilar kehidupan demokrasi. Mewujudkan wawasan kebangsaan dengan platform yang jelas dengan dilandasi oleh nilai-nilai yang telah dirintis oleh para pendiri negara. Di samping itu, perlu menyadari dan menghayati makna Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama mestinya merupakan kehidupan yang lebih dewasa, karena ada pihak lain yang menghayati keberagamaannya dengan cara yang berbeda. Agama merupakan suatu pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan individu ataupun kelompok. Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung (interdependence) dengan semua faktor yang ikut membentuk struktur sosial di masyarakat manapun. Agama sebagai faktor konflik sepintas kelihatan sangat paradoks. Di satu sisi, agama dipandang sebagai sumber moral dan nilai, sedangkan di sisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Bahkan agama acapkali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda. 

Perlu merenungkan kembali secara mendalam, makna kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika nyawa manusia tidak lagi diperhitungkan dalam berbagai kerusuhan dan teror. Bangsa ini diajak untuk menghayati secara mendalam makna kebangsaan, ketika sekian banyak wilayah dan daerah hanya mementingkan kepentingannya sendiri melalui berbagai perda-perda yang merugikan pihak-pihak lainnya. Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalalm hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkait dengan pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya. Maka perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepo seliro. Oleh karena itu sikap dan perilaku semena-mena terhadap orang lain merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai negara yang sangat kaya akan perbedaan, maka persatuan Indonesia perlu juga untuk dimaknai kembali. Tak heran jika masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural (memiliki latar belakang budaya yang beragam) serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak boleh diremehkan. Isu-isu SARA yang belakangan ini sangat marak terjadi dan bahkan bisa menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka dari itu masyarakat Indonesia harus menyikapinya secara bijak agar tidak terjadi perpecahan dalam kesatuan dan persatuan bangsa serta tidak akan merugikan orang lain. Makna persatuan sebagai dasar negara merupakan sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu dalam arti mutlak tidak terbagi dan terpisahkan dari yang lain. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern saat ini, maka disebut nasionalisme. 

Perlu mengecamkan dengan benar makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ketika kecenderungan menang sendiri begitu menguasai iklim perdebatan dan pengambilan-pengambilan keputusan. Sila keempat merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara, bahwa negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya.

Bangsa Indonesia masih perlu belajar banyak tentang apa yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika sebagian besar rakyat Indonesia sangat sulit memperoleh makan hari ini, sementara sebagian kecil elit bisa menghambur-hamburkan uang dan kekayaannya. Keadilan sosial dalam Negara Hukum Pancasila merupakan konsep keadilan yang utuh dan menyeluruh, meliputi segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dilaksanakan oleh semua warga bangsa terutama pemerintah, sehingga seluruh rakyat dapat menikmati keadilan dalam kehidupan jasmani dan rohaninya, meliputi segala aspek kehidupannya, serta mendapatkan sumber-sumber kekayaan dan pelayanan negara secara adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kesimpulan

Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. nilai-nilai keindonesiaan berasal dari nilai-nilai luhur Pancasila, sebuah ideologi negara yang telah disepakati bersama. Penguatan perangai keindonesiaan perlu ditanamkan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Perangai keindonesiaan haruslah bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini selaras dengan nilai-nilai lima pillars characteristics, yaitu: transendensi, humanisasi, kebhinekaan, musyawarah, dan keadilan.


Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Armawi, Armaidy. 2017. “Strategi Kebudayaan dan Nilai Keindonesiaan dalam Bingkai Ketahanan Nasional” dalam Prosiding Seminar Nasional Keindonesiaan II “Strategi Kebudayaan dan Tantangan Ketahanan Nasional Kontemporer”. Semarang, 20 April 2017.

Lubis, Mochtar. 2012. Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sampono, Nono. 2015. “Revitalisasi Nilai-Nilai Keindonesiaan dan Ideologi Pancasila dalam Konteks Sistem Keamanan Nasional Menghadapi Tantangan Global”. Makalah Disampaikan dalam Serasehan Pusbintal Mabes TNI Cilangkap, Rabu, Oktober 2015.


Makalah ini disampaikan dalam Seminar Regional “Strategi Memperkuat Perangai Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Yayasan AR. Baswedan bekerjasama dengan Universitas PGRI Yogyakarta, hari Sabtu 10 Agustus 2019 di Auditorium Universitas PGRI Yogyakarta.

Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si. – Guru Besar Fakultas Filsafat dan Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

(Visited 246 times, 1 visits today)
Last modified: 13 Agustus 2019
Close