Sudah Saatnya New Normal?

new_normal
Covid-19 masih ada di antara kita, oleh karena itu agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, harus merubah pola hidup, dengan disiplin menjalankan protokal kesehatan. Protokol kesehatan tersebut antara lain menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menggunakan masker, selalu cuci tangan.

Istilah new normal terus menjadi pembicaraan pemerintah dan pemberitaan media massa akhir-akhir ini. Apa sesungguhnya new normal? Apa syarat sebuah wilayah dapat menerapkannya? Apakah sudah waktunya kita menerapkan new normal?

Penyebaran Covid-19 masih terus berlangsung. Di Indonesia pun angkanya masih terus bertambah. Di sisi lain, hingga kini vaksin Covid-19 masih dalam proses penelitian. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan uji coba, memproduksi secara masal hingga dapat didistribusikan kepada seluruh negara.

Dalam kondisi seperti ini, ada kebutuhan agar kehidupan kembali “normal”. Aktivitas ekonomi kembali dapat berjalan, tidak terlalu lama stagnan. Oleh karena itu, diwacanakan agar kita berdamai dengan Covid-19. Bahkan telah dipersiapkan tatanan new normal.

Wiku Adisasmita, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Covid-19 masih ada di antara kita, oleh karena itu agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, harus merubah pola hidup, dengan disiplin menjalankan protokal kesehatan. Protokol kesehatan tersebut antara lain menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menggunakan masker, selalu cuci tangan.

Dengan diterapkannya new normal, tentu saja terjadi pelonggaran pembatasan sosial. Bahkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa jadi tidak lagi diperpanjang di wilayah yang menerapkan new normal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan syarat pelonggaran pembatasan sosial, seperti disampaikan Harian Kompas, pada 19 Mei 2020, antara lain: (1) Penurunan secara konsisten kasus penularan baru paling tidak 50 persen selama tiga minggu setelah periode puncak; (2) Kurang dari 5 persen kasus positif baru minimal selama dua minggu dengan syarat telah dilakukan survei menyeluruh hingga 1/1.000 populasi; (3) Kurang dari 5 persen sampel populasi yang dilacak positif terjangkit Covid-19 minimal selama dua minggu; (4) Minimal 80 persen kasus diketahui kontak dan klusternya; (5) Penurunan jumlah kematian atas kasus positif dan terduga Covid-19 selama tiga minggu terakhir; (6) Penurunan konsisten pasien di rumah sakit dan ICU selama minimal dua minggu terakhir; (7) Penurunan mortalitas penderita peneumonia berdasarkan kategori umur tertentu.

Pertanyaannya apakah saat ini kondisi Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pelonggaran pembatasan sosial?

WHO juga mengeluarkan pedoman bagi negara-negara yang akan melakukan transisi menuju new normal. Ada enam hal yang harus dipastikan, yakni (1) terbukti bahwa transmisi Covid-19 telah dapat dikendalikan; (2) kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit, telah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina; (3) Risiko wabah telah diminimalkan dengan pengaturan yang ketat terhadapt tempat/fasilitas yang memiliki kerentanan tinggi, misalnya di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental dan orang-orang yang tinggal di pemukiman padat; (4) Telah dilakukan langkah-langkah pencegahan di tempat kerja dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket pernapasa; (5) Risiko penyebaran imported telah dapat dikelola; dan (6) komunitas/masyarakat terlibat dalam transisi menuju new normal.

Melihat dari pedoman WHO kepada negara yang akan melakukan transisi menuju new normal, pendisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan bukan menjadi satu-satunya syarat. Hal terpenting yang harus disiapkan adalah data yang akurat dan valid mengenai sudah dapat dikendalikannya penyebaran Covid-19. Kebijakan pelaksanaan new normal haruslah didasarkan pada data-data ilmiah terkait Covid-19, bukan asumsi-asumsi dan perhitungan ekonomi semata.

Selain itu, ketangguhan sistem kesehatan juga sangat penting untuk dipersiapkan. Pelonggaran pembatasan sosial dan new normal yang prematur beresiko membuat gelombang baru penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, sistem kesehatan harus memiliki kesiapan apabila terjadi pertambahan kasus Covid-19 ke depan.

New normal tanpa dasar yang akurat, hanya akan memperpanjang pandemi Covid-19 di Indonesia. Tentu saja dampaknya pun akan dirasakan lebih panjang. Stimulus ekonomi dan bantuan sosial tunai, yang sudah menguras anggaran belanja negara bisa jadi tidak berdampak besar, bahkan kedepan bisa lebih besar lagi yang harus dikeluarkan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlulah dihitung secara cermat dan akurat oleh pemerintah.

Dikhawatirkan new normal prematur hanya akan menempatkan rakyat dalam situasi yang berbahaya. Bukankah pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?

(Visited 68 times, 1 visits today)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Official Website YAYASAN ABDURRAHMAN BASWEDAN Dikelola oleh Sekretariat ©2020