Ditulis oleh 12:20 pm KABAR

Zulkifli Halim: Pemerintah Jago Menyusun Rencana, Tidak Implementasi

Yayasan Abdurrahman Baswedan kembali menyelenggarakan diskusi buku rutin yang pekan ini memasuki edisi ke 34, Jum’at, 7 Februari 2020, Pukul 15.30 WIB, di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan, Perumahan Timoho Asri IV, No. B9C, Muja Muju Yogyakarta. Buku yang dibahas berjudul Politik Sumber Daya Alam karya Arif Satria yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia berkerja sama dengan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Hadir sebagai pembicaca yakni Ir. Muslich Zainal Asikin, MBA., MT., ATU (Direktur Abhiseka Training Center), Drs. Zulkifli Halim, M.Si (Mantan Anggota DPR RI, Penasehat KAHMI DIY) dan Habib Abdillah N., ST., M.Eng., M.Sc. (Dosen Prodi Teknik Lingkungan UP45).

Buku Politik Sumber Daya Alam lebih terfokus pada tata kelola bidang perikanan pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Menurut Drs. Zulkifli Halim, M.Si

Zaman SBY disebutkan bahwa Fadel Muhammad Menteri KKP waktu itu ingin meningkatkan budidaya ikan hingga 300 lebih kali lipat. Rencana bagus, tetapi aparatur pemerintahannya tidak mendukung. Sejak jaman megawati sudah ada progran tersebut.

“Di pemerintahan itu jago membuat rencana tapi implementasinya agak susah,” jelas Zulkifli.

Misalnya masalah pendanaan untuk menggenjot produksi ikan. Nelayan membutuhkan pinjaman untuk operasional dengan jangka pendek, tidak lebih setahun. Cicilannya juga mingguan. Namun skema ini tidak dapat dilakukan dengan skema perbankan.

Arif Satria, penulis buku, lanjut Zulkifli membandingkan sektor ekspor yang memiliki lembaga pembiayaan ekspor. Jika ada UKM atau pengusaha yang ingin mengekspor produknya dapat meminjam uang di lembaga tersebut. Nah, dibidang perikanan belum ada lembaga penjamin perikanan yang sifatnya khusus, diluar skema perbankan.

“Walau demikian sebenarnya nelayan bisa menggunakan dana dari lembaga pembiayaan ekspor apabila ikan hasil produksi berorientasi pada ekspor. Kita sebenarnya banyak solusi yang bisa dipakai, tapi tidak mau dijalankan,” kritik Zulkifli.

Selain itu ada juga skema resi gudang untuk produk-produk pertanian yang sebenarnya dapat juga diterapkan dalam perikanan. Dalam skema resi gudang, hasil pertanian dapat dimasukkan petani ke gudang yang telah dibangun pemerintah. Setelah hasil pertanian masuk, petani akan mendapatkan resi yang dapat dijadikan jaminan ke perbankan.

“Ini juga bisa digunakan untuk nelayan, memang pemerintah harus membangun gudang dengan pendingin yang baik namun tidak jalan,” jelas Zulkifli.

Menurut Arif Satria, tidak banyak kemajuan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia dalam pemerintahan SBY.

Di era Jokowi, dimana Susi Pujiastuti menjadi menteri banyak kapal nelayan asing yang ditenggelamkan karena mencuri ikan. Ditenggelamkannya kapal asing tidak berakibat nelayan menjadi lebih makmur karena masih ada persoalan tentang kapal, pelabuhan yang memadai, ketersediaam air dan es di pelabuhan.

“Pemindahan ikan di lautkan sudah dilarang, jadi pelabuhan menjadi kunci juga,” ujar Zulkifli Halim.

Ada pula ide zonasi pembatasan kapal yang berlayar. Zulkifli melihat ini sebagai tidak sambungnya antara pengetahuan pejabat yang membuat kebijakan dengan realitas lapangan. “Pejabat itu gak pernah melaut, tidak bisa berenang, tapi memikirkan bagaimana perikanan kita, ya sulit,” tandas Zulkifli.

(Visited 125 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 11 Februari 2020
Close